SURABAYA, GANTARANEWS.ID — Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, khususnya di PT Petrogas Jatim Utama (PJU), mulai menyeruak ke permukaan. Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GSJT) menyuarakan keresahan publik dan berencana melakukan aksi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur dalam waktu dekat.
Tokoh GSJT, Riyadi atau yang akrab disapa Abah Riyadi, menilai ada pihak-pihak yang “bermain” di balik kebijakan strategis BUMD. Ia menuding, sejumlah oknum yang dekat dengan lingkar kekuasaan di Pemprov Jatim bertindak sewenang-wenang hingga menimbulkan dugaan korupsi dan salah urus.
“Sudah terlalu lama BUMD Jawa Timur dikelola tanpa transparansi. Ada oknum yang bertindak seperti ‘raja kecil’, merasa kebal hukum, dan memperlakukan perusahaan daerah seolah milik pribadi,” ujar Abah Riyadi dengan nada tegas.
Riyadi menyebut, PT Petrogas Jatim Utama merupakan salah satu titik rawan yang kini menjadi sorotan pihaknya. Ia mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan penyimpangan dan pengelolaan yang tidak sesuai aturan.
“PT Petrogas Jatim Utama itu lahan korupsi. Buktinya sudah ada kasus yang ditangani kejaksaan di anak perusahaannya. Tapi seolah tidak ada pembenahan,” tambahnya.
Meski enggan menyebut nama secara langsung, Riyadi menyinggung adanya figur yang selalu berlindung di balik kekuasaan.
“Saya tahu siapa ‘raja kecil’ itu. Dia lihai bermain posisi, mengatur jabatan direktur sesuka hati, dan selalu berada di lingkar terdekat Gubernur. Waktunya nanti akan saya buka di depan publik,” ujarnya.
Lebih jauh, Riyadi menilai kondisi beberapa BUMD Jatim kini berada di ambang kebangkrutan. Ia menyoroti praktik pengelolaan yang tidak sehat hingga aset dijadikan agunan bank, padahal belum mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Kalau satu orang ini tidak segera ditindak, bukan tidak mungkin PT PJU menyusul nasib BUMD lain yang terpuruk dan akhirnya membebani keuangan daerah,” kata Riyadi.
Dalam pandangan GSJT, tanggung jawab atas carut-marut pengelolaan BUMD tetap berada di tangan Gubernur Jawa Timur serta Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim selaku pengawas.
“Gubernur harus bertanggung jawab. Tidak bisa hanya bilang tidak tahu. Semua BUMD itu di bawah koordinasi Biro Perekonomian. Kalau sampai kebobolan, berarti pengawasan lemah,” tegasnya.
Riyadi memastikan bahwa GSJT akan melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim.
“Kami akan turun dengan ratusan massa dari berbagai daerah di Jawa Timur. Surat pemberitahuan aksi sudah kami siapkan dan akan segera kami layangkan ke Polrestabes Surabaya. Dalam aksi nanti, semua data dan nama akan kami buka,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dr. M. H. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, menyampaikan singkat,
“Maaf mas, saya masih ada giat dengan TPID dari Riau,” ujarnya.
Penulis redaksi